Urgensi Pemilwa

Pemilwa sebentar lagi digelar, sebuah ajang tahunan untuk memilih dan mengangkat pemimpin baru organisasi mahasiswa dikampus tertentu.

Layaknya pemilu, Pemilwa menjadikan suara mahasiswa menjadi penentu suksesnya seseorang menduduki jabatan kepemimpinan tertentu. Yang menjadi pemenang dan layak menduduki jabatan kepemimpinan adalah mereka yang meraih suara mayoritas.

Karena penentu keberhasilan adalah suara mayoritas, maka penting bagi peserta pemilwa  untuk memetakan strategi meraih dukungan sebesar-besarnya dari mahasiswa.

Realitas Politik kita

writing on Mobile:.

Seberapa kuat aturan undang-undang mengikat warganegara? Jawabannya tidak begitu kuat, kecuali hanya kepada warganegara yang lemah, rakyat bawah, wong cilik.
Sedang kaum penguasa dan para pemilik modal seringkali keluar dari ikatan undang-undang. Hukum tak mampu menyentuh mereka, sebab hukum dinegeri ini begitu mudah untuk dibeli.
Wong cilik berbuat salah, tak ada ruang bagi mereka membela diri, sanksi terberat kerap menjadi keadilan bagi mereka.
Sedang yang punya kuasa, seringkali lolos dari jerat hukum. Kalaupun terhukum, hanya yang paling ringan. Sebab keadilan telah dibeli.
Keadilan hukum seperti ini imbas dalam aktivitas politik, politik menjadi sangat menyeramkan, mengerikan. Banyak orang menjadi alergi dan takut politik.
Imbasnya lagi, jika orang sudah takut berpolitik, maka hal ini akan sangat menguntungkan orang-orang yang menjadikan politik sebagai sarana untuk menghancurkan hak-hak kemanusiaan, menodai negara, merusak sistem, dan menghancurkan peradaban.
Kalau sudah seperti ini, jadilah negara mafia. Negara yang menyebabkan malapetaka yang sangat besar ditengah-tengah masyarakat. Kelak hak pertama yamg dicabut adalah kebebasan berpendapat, lalu setelah itu merembet pada pencabutan hak-hak yang lain. Hingga negara akan benar-benar memperbudak rakyatnya sendiri. Kalau rakyat manutan, maka akan sangat mudah bagi mereka mewujudkan tujuan-tujuan destruktif.
Dan saat ini, kita tengah berada dalam situasi politik dimana masih ada partai politik yang peduli pada penegakkan hukum murni, tetapi mendapat tekanan yang sangat tinggi oleh pihak-pihak yang memiliki visi destruktif. Mereka bersaing untuk menjadi pemenang dalam persaingan poltik ini.
Sebab menang adalah tujuan persaingan ini, seringkali dalam prosesnya  menghalalkan segala cara. Mulai dari mendemarketisasi lawan politik, hingga melakukan kecurangan dalam Pemilu.
Dan Inilah realitas politik kita.

Netralitas dalam Politik?

Dalam UU Pemilu, ada beberapa tempat yang diharamkan bagi partai politik untuk melakukan kampanye, salah satunya adalah institusi pendidikan. sedang dalam Peraturan DIKTI, Partai politik dilarang melakukan aktifitas politik praktis di kampus. Ya, di kampus, dilarang untuk kampanye terbuka dan kegiatan politik praktis. Artinya kampus adalah wilayah netral bagi persaingan partai politik. Tetapi bukan berarti jauh dari dunia politik.

Bahwa kampus merupakan tempat yang netral dari persaingan partai politik, dimaksudkan agar tujuan utama kampus untuk menyelenggarakan aktifitas pendidikan (proses pembelajaran) tidak terganggu. Tidak dikotori oleh kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih kondusif dan terjaga. Sistem pendidikan dirancang dan dilaksanakan tidak untuk mendukung partai tertentu.